SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan pentingnya pembenahan sistem data yang akurat dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah. Sapto menilai bahwa data yang digunakan selama ini, seperti data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tidak cukup menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di tingkat bawah.
“Data yang selama ini digunakan, seperti yang diperoleh dari BPS, menurut saya tidak dapat dijadikan acuan utama. Itu hanya berdasarkan sampel yang terbatas, sehingga tidak merepresentasikan keadaan masyarakat secara keseluruhan,” kata Sapto.
Menurutnya, ketidakakuratan data menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Banyak bantuan yang tidak tepat sasaran karena kurangnya pembaruan data yang mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
“Saya sering mendengar keluhan dari masyarakat di lapangan, data yang sudah diperbarui di RT-RW tidak pernah diproses dengan baik. Padahal pembaruan data ini penting untuk memastikan bantuan sampai ke yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Sapto mengusulkan agar pemerintah membangun sistem database yang terintegrasi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kelurahan. Sistem ini akan memungkinkan identifikasi yang lebih mendalam mengenai status sosial, pekerjaan, dan kondisi ekonomi setiap individu.
Sapto berharap agar kebijakan pembangunan single database ini dapat segera direalisasikan. Dengan sistem data yang akurat dan up-to-date, kebijakan publik, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat.
“Dengan data yang tepat, semua program pemerintah akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Adv 47
