SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan komitmennya untuk memperkuat pendidikan inklusi di provinsi ini. Menurut Ananda, setiap anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali.
“Kita sudah memiliki beberapa sekolah inklusi, namun jumlahnya perlu terus ditambah. Semua anak, termasuk ABK, berhak atas pendidikan yang setara,” ujar Ananda pada Senin (04/11/2024).
Saat ini, Kalimantan Timur memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, namun belum cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan ABK. Ananda menyebutkan bahwa sekolah inklusi bisa menjadi pilihan yang tepat bagi ABK untuk belajar bersama anak-anak lainnya di sekolah reguler, sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009.
Untuk memastikan pendidikan inklusi berjalan efektif, Ananda menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk alokasi anggaran dan pelatihan bagi tenaga pendidik.
“DPRD akan mendukung penganggaran serta mendorong pelatihan bagi guru pendamping agar mereka lebih siap mendukung ABK di sekolah inklusi,” tambahnya.
Ia juga mendorong perguruan tinggi, khususnya fakultas pendidikan, untuk memasukkan mata kuliah khusus pendidikan inklusi dalam kurikulum. Harapannya, langkah ini akan meningkatkan kualitas pendidik dan fasilitas yang menunjang pendidikan inklusi di Kalimantan Timur.
“Dengan dukungan yang komprehensif, kita bisa menciptakan sistem pendidikan inklusif yang lebih kuat dan merata, serta menghilangkan stigma sosial terhadap ABK,” tutup Ananda.
ADV 11
