Obrolan Rakyat, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya terhadap pendidikan inklusif melalui penguatan Program Cara Pelayanan Jemput Bola Warga Belajar (Cap Jempol).
Program ini difokuskan untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) secara menyeluruh.
Cap Jempol dirancang sebagai mekanisme intervensi langsung dengan menempatkan petugas pendidikan turun ke lapangan.
Pendekatan ini dinilai mampu menjangkau anak-anak yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa pendekatan pasif tidak lagi relevan dalam menyelesaikan persoalan ATS.
“Petugas Cap Jempol harus aktif mencari, bukan menunggu. Setiap anak berhak mendapatkan layanan belajar,” kata Ardiansyah.
Melalui program ini, anak usia sekolah yang terdata akan mendapatkan asesmen untuk menentukan jalur pendidikan yang paling sesuai, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan nonformal.
Pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan layanan Cap Jempol diberikan tanpa pungutan biaya. Fasilitas pembelajaran dan pendampingan disiapkan agar proses belajar dapat berjalan berkelanjutan.
Ardiansyah menilai keberhasilan Cap Jempol sangat bergantung pada dukungan lingkungan terdekat.
“RT dan desa memiliki peran strategis melaporkan anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Program ini juga membantu pemerintah memperbaiki validitas data pendidikan yang kerap berubah akibat perpindahan penduduk dan kendala administrasi.
Pemkab Kutim menargetkan penanganan ATS tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mencegah kasus serupa di masa mendatang.
Dengan penguatan Cap Jempol, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi anak Kutim yang kehilangan hak belajar. (ADV)
