Obrolan Rakyat, Sangatta – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Timur resmi mencatatkan porsi anggaran yang signifikan dalam peta keuangan daerah tahun 2025. Dari total rancangan APBD Kutim yang diproyeksikan mencapai Rp 9,4 triliun, Disperkim mendapat alokasi sebesar Rp 1,3 triliun. Angka ini mencerminkan bahwa sekitar 14 persen dari seluruh belanja daerah difokuskan untuk membenahi wajah permukiman di wilayah tersebut.
Langkah besar ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk proyek-proyek baru yang bersifat strategis, tetapi juga untuk menyelesaikan tanggung jawab administratif terhadap pihak ketiga. Manajemen arus kas yang tepat menjadi kunci utama agar dana jumbo ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga Kutai Timur.
Kepala Disperkim Kutai Timur, Ahmad Iip Makruf, mengonfirmasi pembagian detail anggaran tersebut agar publik mendapatkan gambaran yang transparan. “Iya yang Rp 405 jutaan itu untuk bayar hutang, sehingga sisanya sekitar Rp 900 juta untuk kegiatan tupoksi kami, seperti rumah layak huni, jalan lingkungan,” ujar Iip saat ditemui di Sangatta didampingi jajarannya. Dana sisa yang dimaksud merupakan motor utama penggerak program fisik yang akan tersebar merata di belasan kecamatan.
Utang yang disebutkan merujuk pada beberapa pekerjaan fisik yang telah terlaksana pada tahun anggaran 2024 namun belum sempat terbayarkan secara tuntas. Dengan adanya alokasi khusus ini, Disperkim berharap stabilitas kerja sama dengan mitra kontraktor tetap terjaga. Setelah kewajiban masa lalu terpenuhi, fokus penuh akan langsung dialihkan pada perbaikan kawasan kumuh dan pembangunan drainase yang menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan cuaca yang ekstrem.
Secara teknis, program rumah layak huni tetap menjadi primadona dalam serapan anggaran tahun ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa standar hunian di 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur memenuhi kriteria kesehatan dan keamanan. Selain itu, semenisasi jalan-jalan lingkungan di wilayah pedesaan hingga perkotaan menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas ekonomi warga di tingkat paling bawah.
Meskipun terlihat besar, Iip memberikan perspektif lain mengenai luasnya cakupan wilayah yang harus ditangani oleh timnya tahun ini. Baginya, angka triliunan tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika harus didistribusikan secara adil ke seluruh pelosok daerah yang memiliki karakteristik geografis berbeda. “Hingga saat ini, penyerapan Disperkim terhadap alokasi APBD Kutim 2025 telah mencapai 46 persen, target pencapaiannya 100 persen, paling tidak 90 sampai 95 persen di akhir biasanya,” imbuhnya optimistis.
Namun, perjalanan menuju target 100 persen tersebut bukan tanpa hambatan teknis di lapangan. Faktor eksternal seperti fluktuasi cuaca dan ketersediaan stok material konstruksi seringkali menjadi variabel yang sulit diprediksi. Belum lagi tekanan waktu pengerjaan yang seringkali berbenturan dengan sisa hari kerja di penghujung tahun, terutama untuk anggaran yang bersumber dari skema perubahan yang baru cair di bulan-bulan akhir.
Iip berharap proses eksekusi di lapangan bisa berjalan lebih cepat sebelum memasuki periode puncak musim hujan yang berisiko menghambat kualitas bangunan. Kecepatan administrasi dan ketepatan eksekusi fisik menjadi dua hal yang harus berjalan beriringan demi menghindari keterlambatan serapan. “Karena kadang terpengaruh dengan cuaca, kondisi stok material, jadi itu yang bikin molor,” pungkasnya. (Adv)
