Obrolanrakyat.id, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda mengkritisi lemahnya perhatian pemerintah terhadap relawan Kelurahan Tanggap Bencana yang dianggap belum mendapatkan dukungan memadai untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan saat terjadi bencana.
Minimnya fasilitas, pelatihan, dan perlengkapan membuat para relawan bekerja dalam kondisi rentan, padahal peran mereka sangat penting dalam tahap awal penanganan bencana di lingkungan permukiman warga.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan bahwa relawan tanggap bencana harus ditempatkan sebagai bagian inti dari sistem penanggulangan bencana di tingkat lokal. Namun, hingga pertengahan 2025, upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas mereka masih dinilai sangat kurang.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK. Relawan Tanggap Bencana perlu pengakuan dan dukungan nyata, mulai dari pelatihan rutin hingga penyediaan alat dasar evakuasi seperti rompi, helm, hingga senso,” ujar Andriansyah saat diwawancarai belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa banyak relawan di lapangan menjalankan tugas tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, kondisi yang justru menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan mereka sendiri saat menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun kebakaran.
Menurut Andriansyah, fungsi relawan di tengah masyarakat sangat vital karena mereka adalah garda terdepan sebelum bantuan resmi datang. Maka dari itu, kesiapan mereka seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda.
“Relawan tidak bisa hanya dijadikan simbol, mereka harus benar-benar siap dan terlatih untuk kondisi darurat,” jelasnya lagi, menyoroti pentingnya kompetensi teknis dan mental relawan.
Selain menyasar aspek teknis, DPRD juga meminta agar upaya penanggulangan bencana diperluas melalui pendekatan edukasi dan pembentukan budaya siaga di masyarakat.
“Kami mendorong edukasi kebencanaan masuk dalam program kelurahan, PKK, dan sekolah. Kesadaran keluarga menjadi kunci menghadapi situasi darurat,” tambah politisi Fraksi Demokrat tersebut dengan penuh penekanan.
Andriansyah menilai bahwa membentuk masyarakat tangguh bencana tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang yang konsisten, terencana, dan melibatkan berbagai sektor.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak lagi memandang program relawan bencana sebagai kegiatan formalitas atau seremonial yang minim tindak lanjut.
“DPRD mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terkait kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di tiap kelurahan. Jangan tunggu bencana terjadi baru bertindak,” tegasnya penuh keprihatinan.
Legislatif pun berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program kebencanaan agar benar-benar menyentuh kebutuhan lapangan dan tidak sekadar jadi slogan belaka. (Adv)
