Obrolan Rakyat, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menempatkan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menilai bahwa berbagai persoalan sosial seperti stunting, kemiskinan, dan rendahnya kualitas pendidikan berakar dari lemahnya ketahanan keluarga.
“Ketahanan keluarga adalah kunci. Jika keluarga kuat, maka berbagai persoalan sosial bisa dicegah sejak awal,” kata Ardiansyah.
Dalam konteks tersebut, Tim Penggerak PKK diposisikan sebagai garda terdepan pembangunan sosial.
Keberadaan PKK hingga tingkat desa dinilai memudahkan pemerintah menjangkau masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.
Program PKK yang menyasar kesehatan, pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan pembinaan karakter dinilai selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah menilai pendekatan berbasis keluarga lebih efektif dibandingkan intervensi yang bersifat parsial.
Ardiansyah menegaskan bahwa OPD harus menjadikan PKK sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelaksana kegiatan seremonial.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.
“PKK adalah ujung tombak pembangunan sosial. Pemerintah harus hadir mendukung penuh peran mereka,” tegasnya.
Selain itu, Ardiansyah menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan melalui PKK. Menurutnya, perempuan memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta stabilitas ekonomi rumah tangga.
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kapasitas kader PKK melalui pendampingan, peningkatan kompetensi, serta integrasi program lintas sektor agar gerakan pemberdayaan keluarga berjalan lebih efektif.
Dengan menjadikan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan, Pemkab Kutim optimistis mampu membangun daerah yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. (ADV)
