Obrolanrakyat.id, Samarinda – Upaya untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kalimantan terus dilakukan oleh DPRD Kota Samarinda, salah satunya melalui dorongan agar kota ini dijadikan sebagai pusat logistik bencana nasional untuk wilayah Kalimantan.
Langkah strategis ini tengah digalakkan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Samarinda dengan menyampaikan langsung permohonan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat kunjungan kerja belum lama ini.
Ketua Pansus III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa pihaknya membawa dua agenda utama dalam pertemuan dengan BNPB, salah satunya adalah lobi pembangunan gudang logistik bencana nasional yang berlokasi di Samarinda.
“Kami telah melakukan kunjungan ke BNPB dalam dua agenda penting. Pertama, karena masa kerja Pansus akan berakhir pada Juni ini, kami melobi BNPB agar gudang logistik bencana nasional regional Kalimantan bisa dibangun di Samarinda,” ujar Abdul Rohim belum lama ini.
Lokasi yang diusulkan untuk pembangunan gudang adalah kawasan Palaran. Wilayah ini dipilih karena memiliki posisi strategis, dekat dengan akses tol dan pelabuhan, sehingga memungkinkan distribusi bantuan ke seluruh wilayah Kalimantan dilakukan dengan cepat dan efisien.
“Tingkat kerentanan bencana di Samarinda lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan. Dengan adanya gudang logistik di sini, kita dapat mempercepat proses penanganan darurat, terutama saat waktu menjadi faktor krusial,” jelas Abdul Rohim.
Ia menambahkan bahwa kehadiran gudang logistik ini nantinya akan menyimpan berbagai perlengkapan penting, mulai dari bahan makanan, tenda darurat, perlengkapan medis, alat evakuasi, hingga kebutuhan kebersihan yang sangat dibutuhkan saat terjadi bencana.
Menurutnya, keberadaan pusat logistik ini tak hanya memperkuat kapasitas penanggulangan bencana lokal, tapi juga memposisikan Samarinda sebagai simpul utama distribusi bantuan ke provinsi lain di Kalimantan.
“Ini juga akan memperkuat BPBD dalam merespons cepat setiap situasi bencana yang terjadi di wilayah kita,” ungkapnya lebih lanjut.
Abdul Rohim menegaskan bahwa permohonan pembangunan gudang ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan merupakan bagian dari perencanaan ketahanan bencana jangka panjang yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat.
“Kami berharap BNPB dapat merealisasikan usulan ini demi keselamatan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keamanan dan ketahanan bencana di Kalimantan,” tutupnya.
Dengan masa kerja Pansus III yang akan berakhir pada akhir Juni 2025, DPRD Samarinda berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam agenda prioritas nasional untuk memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana di wilayah timur Indonesia. (Adv)
