Obrolanrakyat.id, Samarinda – Wacana pembangunan sistem pintu air sebagai solusi permanen pengendalian banjir di Kota Samarinda kembali menguat. Pemerintah Kota bersama DPRD tengah mendorong rencana besar ini untuk mengatasi persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Langkah ini dinilai penting karena penanganan banjir dengan metode konvensional terbukti belum mampu memberikan hasil maksimal. Proyek yang dirancang mencakup normalisasi Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus, dengan pembangunan pintu air sebagai komponen utama, sebagaimana diterapkan di kota besar lain.
“Memang ada dorongan kuat untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam. Dalam rapat dengar pendapat, DPRD mengetahui bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun rencana jangka panjang untuk mengusulkan pembangunan pintu air,” ujar Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, saat diwawancarai belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan pintu air diproyeksikan menelan biaya antara Rp600 hingga Rp700 miliar. Karena itu, pembiayaan proyek ini tidak hanya mengandalkan APBD, melainkan juga melibatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Usulan ini diarahkan ke pemerintah pusat, bukan didanai oleh daerah,” jelas Yusrul, menegaskan pentingnya peran pusat dalam pembiayaan infrastruktur strategis tersebut.
Menurut Yusrul, dukungan dari tingkat pusat sudah mulai terlihat. Wali Kota Samarinda telah berkoordinasi dengan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono, yang menyatakan kesiapannya untuk mengawal pengajuan proyek ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pintu air yang dirancang akan meniru mekanisme yang digunakan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Teknologi tersebut mampu mencegah masuknya air pasang dari laut dan tetap menjaga aliran air hujan dari dalam kota ke luar.
“Prinsip inilah yang ingin diterapkan di Samarinda, agar banjir akibat intrusi air Sungai Mahakam bisa dicegah, sementara air hujan tetap dapat dialirkan keluar kota,” tambahnya.
DPRD dan Pemkot Samarinda melihat proyek ini sebagai solusi menyeluruh yang tidak hanya akan mengurangi risiko banjir secara drastis, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan masyarakat. Manfaatnya meliputi perlindungan terhadap lingkungan, pengamanan fasilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Yusrul berharap agar proses pengusulan dan pembiayaan dari pusat tidak terhambat. Ia menekankan bahwa percepatan proyek ini harus menjadi prioritas, terlebih dalam menghadapi perubahan iklim yang meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.
“Kalau banjir besar terus terjadi, maka kerugian sosial dan ekonomi masyarakat akan terus meningkat. Inilah yang harus dicegah,” pungkasnya dengan nada serius. (Adv)
