SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti pentingnya pembaruan data dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran bantuan sosial adalah akurasi data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Banyak contoh penerima PKH yang rumahnya terlihat baik dan seharusnya tidak memenuhi kriteria. Sementara itu, ada banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan namun tidak mendapatkan bantuan karena belum terdaftar,” kata Sapto dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan bahwa data yang digunakan selama ini, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya berbasis sampel yang belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendataan yang menyeluruh dan teratur sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Sapto menambahkan, perubahan situasi masyarakat seperti kematian, perpindahan penduduk, atau peningkatan taraf hidup seringkali tidak tercatat dalam sistem pendataan yang ada. Hal ini menyebabkan program bantuan tidak dapat mencapai mereka yang paling membutuhkan.
Oleh karena itu, Sapto mendorong pembentukan sistem single database yang terintegrasi, mulai dari tingkat RT hingga pemerintah provinsi. Dengan sistem ini, setiap data warga yang meliputi kondisi ekonomi, pekerjaan, dan kebutuhan sosial lainnya dapat tercatat dengan lebih akurat.
“PKH merupakan program yang sangat vital untuk mengurangi kemiskinan. Namun, jika data yang digunakan salah, tujuan dari program ini tentu tidak akan tercapai,” jelas Sapto.
Dia pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dalam sistem pendataan agar program bantuan dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Adv 49
