Obrolanrakyat.id, Samarinda – Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung ketahanan pangan nasional mendapat sorotan dari DPRD, yang menegaskan kesiapan mereka untuk mengawal program dari sisi pengawasan dan implementasi teknis.
Fokus DPRD bukan hanya pada partisipasi sosialisasi program Optimalisasi Lahan (Oplah), melainkan juga memastikan kesiapan wilayah, strategi kolaborasi, dan kebermanfaatan langsung untuk masyarakat lokal.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menuturkan bahwa pihaknya telah mengikuti serangkaian diskusi dan pertemuan daring bersama Kementerian Pertanian yang membahas teknis pelaksanaan program Oplah.
“Kami sudah beberapa kali mengikuti pertemuan teknis melalui Zoom bersama pihak kementerian. Program ini cukup strategis, dan kami siap mengikuti tahap demi tahapnya,” ucap Viktor belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program Oplah di Samarinda masih dalam tahap awal, yakni pengenalan dan pemetaan potensi lahan yang akan dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan lokal.
“Belum ada data angka luas lahannya. Tapi memang sudah ada beberapa titik yang diidentifikasi memiliki potensi, seperti di Kelurahan Makroman dan Lempake,” jelasnya.
Meskipun sebagian besar implementasi awal program masih menyasar wilayah seperti Penajam Paser Utara dan Paser, Viktor menyebut bahwa Samarinda juga tidak akan tertinggal dan akan mengambil peran sesuai kapasitasnya.
Menurutnya, program nasional ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lain seperti kelompok tani dan pelaku usaha sektor pertanian.
“Sinergi antara pusat dan daerah tidak bisa ditawar. Program sebesar ini harus disiapkan dengan matang dan melibatkan semua pihak,” katanya menekankan pentingnya koordinasi.
Lebih jauh, DPRD juga menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif guna memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar memberi dampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
“DPRD punya peran penting dalam memastikan anggaran, perencanaan, dan hasilnya sejalan dengan tujuan program. Kami tak ingin ini hanya jadi proyek tanpa hasil,” tegas Viktor.
Ia pun berharap program ini menjadi peluang bagi Samarinda untuk membangun sistem pertanian berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga distribusi dan pemasaran hasil tani secara efektif.
Dukungan terhadap swasembada pangan nasional dinilai bukan sekadar jargon politik, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat kota.
Melalui penguatan fungsi pengawasan, identifikasi potensi wilayah, dan keterlibatan aktif dalam sosialisasi kebijakan, DPRD Samarinda berharap dapat mendorong terciptanya ekosistem pertanian yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi. (Adv)
