Obrolanrakyat.id, Samarinda — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengimbau para pedagang hewan kurban untuk menaati aturan lokasi berjualan dan menjamin kelayakan hewan menjelang Idul Adha 1446 Hijriah/2025.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap potensi ketidaknyamanan warga akibat munculnya lapak-lapak hewan kurban di pinggir jalan serta risiko kesehatan dari hewan yang belum terverifikasi.
Iswandi menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Ketapang) guna memastikan seluruh hewan kurban yang dijual di Samarinda, terutama dari luar daerah, telah menjalani pemeriksaan dan karantina sesuai standar.
“Setiap hewan yang masuk sudah melalui proses verifikasi dan pengawasan melalui karantina. Itu sudah menjadi prosedur tetap,” ujar Iswandi kepada awak media belum lama ini.
Ia menyebut bahwa aspek kesehatan hewan menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan dan keabsahan ibadah kurban umat Muslim di Kota Tepian.
“Jangan sampai masyarakat justru mengonsumsi daging hewan yang tidak layak dan berpotensi membawa penyakit,” tegasnya.
Selain itu, Iswandi menyoroti maraknya lapak penjualan hewan yang mulai bermunculan di badan jalan, trotoar, dan ruang terbuka yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu arus lalu lintas, menciptakan kesemrawutan, dan menurunkan kenyamanan lingkungan sekitar.
“Kami memahami pedagang butuh tempat strategis, tapi semuanya tetap harus memperhatikan aturan dan estetika kota,” tuturnya.
Iswandi juga menyambut baik terbitnya Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 400.8/1028/100.15 yang mengatur tata cara dan lokasi penjualan hewan kurban selama perayaan Idul Adha tahun ini. Ia berharap surat edaran tersebut dijadikan rujukan utama oleh seluruh pedagang.
“Regulasi ini dibuat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengabaikan kenyamanan warga,” katanya.
Menurutnya, aparat seperti Satpol PP memang memiliki tugas melakukan pengawasan di lapangan, namun pendekatannya harus tetap humanis dan persuasif, mengingat mayoritas pedagang hanya berjualan musiman untuk mencari tambahan rezeki.
“Kami mendorong agar pengawasan dilakukan dengan cara yang edukatif, bukan represif. Sosialisasi harus digencarkan sebelum dilakukan penertiban,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Iswandi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pedagang, dan masyarakat dalam menyambut hari besar keagamaan dengan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.
“Idul Adha bukan hanya momentum ibadah, tapi juga cerminan bagaimana kita menjaga kebersamaan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Adv)
