Obrolanrakyat.id, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritisi arah pembangunan yang diambil oleh Pemkot Samarinda karena dinilai terlalu berfokus pada proyek-proyek besar bernilai fantastis, namun justru mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, proyek prestisius seperti gedung delapan lantai Pasar Pagi atau Terowongan Samarinda tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan jika masih banyak warga yang kesulitan mengakses air bersih dan listrik.
“Apakah tolok ukurnya hanya bangunan megah seperti Pasar Pagi delapan lantai atau Terowongan Samarinda? Sementara di bawahnya, masyarakat masih kesulitan air bersih dan listrik. Itu bukan keberhasilan,” tegas Anhar belum lama ini.
Anhar menjelaskan bahwa pembangunan sejumlah proyek besar oleh Pemkot, seperti Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, dan terowongan dalam kota, telah menelan anggaran hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dari APBD.
Namun, ia menyoroti bahwa di balik kemegahan proyek tersebut, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, seperti daerah yang tidak terjangkau PDAM sejak 1990-an, lingkungan dengan jalan rusak, serta sekolah yang kekurangan fasilitas dasar.
“Pembangunan harusnya menyentuh hajat hidup orang banyak, bukan sekadar jadi kebanggaan pejabat,” kritiknya.
Anhar juga meminta agar Pemkot tidak gegabah dalam menggelontorkan anggaran besar tanpa mengukur dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi lokal, termasuk pada proyek revitalisasi Pasar Pagi.
“Jangan sampai nasibnya seperti Tanah Abang, gedung megah tapi sepi pembeli. Kalau sudah habis ratusan miliar, harus ada perhitungan untung-rugi yang jelas,” ujarnya memberi peringatan.
Ia berharap Pemkot dapat menggeser fokus pembangunan ke hal-hal yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti layanan air bersih yang merata, listrik di seluruh kelurahan, perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, serta peningkatan kualitas sekolah dan layanan kesehatan.
“itu lebih penting karena langsung berdampak bagi masyarakat,” tutupnya menegaskan.
Menurut Anhar, keberhasilan pemerintahan daerah semestinya ditentukan oleh terpenuhinya hak-hak dasar warga, bukan dari seberapa tinggi gedung yang dibangun atau seberapa besar anggaran yang dihabiskan untuk proyek monumental.
Dengan kritik ini, Anhar berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap skala prioritas pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah. (Adv)
