Obrolanrakyat.id, Samarinda – Alokasi dana pembangunan sekolah di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD, khususnya terkait ketimpangan anggaran di wilayah pinggiran.
Kritik tersebut disampaikan oleh Anhar, legislator daerah pemilihan (Dapil) II, yang menilai pembagian dana pembangunan fisik sekolah belum mencerminkan keadilan bagi semua wilayah, terutama di kawasan seperti Palaran.
Dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan pada Rabu (19/6/2025), Anhar membeberkan data anggaran pendidikan fisik tahun 2025 yang dinilai tidak merata. Dari total sekitar Rp317 miliar, wilayah Palaran hanya mendapat alokasi sekitar Rp10 miliar. Dana tersebut bahkan hanya cukup untuk membangun satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama.
“Jika dilihat dari data Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah di pusat kota justru menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar, bahkan ada yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar untuk satu sekolah saja,” kata Anhar dalam pernyataannya belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini bukan hanya persoalan distribusi anggaran, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap pemerataan kualitas pendidikan di Samarinda.
Menurutnya, fasilitas sekolah di wilayah pinggiran seperti Palaran masih jauh dari kata layak. Banyak gedung sekolah belum memenuhi standar dan kekurangan sarana serta prasarana pendukung pembelajaran.
“Kalau semua sekolah punya kualitas dan fasilitas yang sama, tidak akan ada kegaduhan soal zonasi. Tapi kenyataannya, masyarakat hanya diberi pilihan sekolah bagus di pusat kota,” ujar Anhar.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut bahwa ketidaksetaraan fasilitas sekolah menjadi akar persoalan yang luput dari perhatian kebijakan pendidikan selama ini.
“Ini bukan cuma soal siapa masuk sekolah mana. Ini soal bagaimana keadilan dalam pendidikan bisa diwujudkan lewat anggaran yang merata,” tambahnya.
Ia menilai, selama ini kebijakan pendidikan lebih banyak fokus pada teknis penerimaan siswa baru tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yakni kesenjangan fasilitas antarwilayah.
Anhar juga mengkritik lemahnya evaluasi pembangunan pendidikan yang selama ini lebih banyak didorong oleh pendekatan politis dan sentralistik, bukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau pemerintah serius ingin memberantas praktik curang saat penerimaan murid, maka langkah pertama adalah memastikan semua sekolah di semua wilayah mendapat perlakuan yang sama,” tegasnya lagi.
Ia mendorong agar Pemkot Samarinda menyusun skema pembangunan sekolah dengan pendekatan yang inklusif dan berdasarkan data lapangan, agar keputusan anggaran tidak hanya berdasarkan asumsi dari belakang meja.
“Karena pendidikan bukan hanya milik kota. Pinggiran juga punya masa depan yang harus dijaga,” pungkas Anhar. (Adv)
