SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengonfirmasi bahwa penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim akan dilaksanakan pada 11 November 2024. Keputusan ini muncul setelah adanya perubahan jadwal yang awalnya direncanakan pada akhir Oktober lalu.
“Penetapan AKD sudah kita jadwalkan ulang menjadi 11 November,” kata Ananda melalui sambungan telepon pada Senin, 4 November 2024.
Ananda menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan memberikan waktu bagi DPRD Kaltim untuk menyelesaikan beberapa agenda yang masih tertunda. Dengan demikian, Kelompok Kerja (Pokja) internal memiliki kesempatan lebih untuk mematangkan struktur AKD agar dapat bekerja efektif. “Semua sudah disiapkan, kini tinggal menunggu pelaksanaan pada tanggal yang ditetapkan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan perangkat penting yang mendukung fungsi DPRD. AKD terdiri dari Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), serta empat komisi yang berfokus pada berbagai isu strategis di Kalimantan Timur.
“AKD ini berperan penting untuk mendukung kelancaran fungsi legislatif, dari penyusunan peraturan daerah hingga pengawasan anggaran,” tutur Ananda.
Selain persiapan penetapan AKD, Ananda mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim saat ini juga sedang menjalankan program reses, yaitu kegiatan serap aspirasi masyarakat. Menurutnya, reses adalah kesempatan penting bagi anggota dewan untuk mendengarkan masukan langsung dari masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Setelah AKD terbentuk, DPRD Kaltim akan segera melaksanakan berbagai agenda yang telah dipersiapkan. Di antaranya adalah rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada bulan Desember.
“Kami akan menyelesaikan kegiatan reses terlebih dahulu, kemudian melanjutkan ke agenda-agenda lain yang sudah dirancang. Semua sudah kami siapkan agar bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.
Adv 10
