Obrolanrakyat.id, Samarinda – Persoalan pembangunan sekolah di Kota Samarinda terus menjadi sorotan, terutama di kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat seperti daerah pemilihan (Dapil) 5. Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai, solusi atas persoalan ini membutuhkan sinergi konkret antara pemerintah dan legislatif.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa pembangunan sekolah tidak bisa hanya berdasar pada peta wilayah. Pemerataan akses pendidikan harus mempertimbangkan jarak, jumlah penduduk, serta kesiapan lahan di setiap kawasan.
“Kan kita ini kan bicara wilayah ya, wilayah, contoh misalnya ada wilayah yang memang masuk wilayah itu banyak sekolah, tapi jaraknya jauh, nah ini yang juga menjadi catatan,” ujar Novan belum lama ini.
Ia menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sekolah baru adalah soal ketersediaan lahan, terutama di kawasan padat seperti Dapil 5 yang sangat memerlukan penambahan fasilitas pendidikan.
“Memang hari ini kita bicara nanti yang pertama, kesulitan dalam membangun sekolah itu hari ini adalah lahan, itu yang pertama,” tegasnya.
Tak hanya soal lahan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi kendala utama. Novan menyatakan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih harus dibagi untuk banyak kebutuhan lain yang sama pentingnya.
“Yang kedua ya, berkaitan dengan kemampuan APBD, karena kita juga punya program lain kan yang juga cukup urgent hari ini,” tambahnya.
Ia menyarankan agar ada kesepakatan yang jelas antara Pemkot dan DPRD, agar pembangunan sekolah dapat direncanakan secara matang dan terukur dalam jangka menengah.
“Makanya tadi disampaikan, kita sepakat saja antara eksekutif dan legislatif, apabila kita mau penuhi ini di 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, maka kita sepakati bersama,” ucap Novan.
Meski menghadapi berbagai kendala teknis dan fiskal, Komisi IV tetap optimistis bahwa kebutuhan pendidikan di Samarinda, termasuk di wilayah pinggiran, akan terpenuhi secara bertahap dalam waktu yang rasional.
“Tapi yang pasti, semua kebutuhan itu akan terpenuhi,” ujarnya dengan yakin.
Lebih lanjut, Novan juga mendorong masyarakat agar ikut memahami dinamika pembangunan dan perencanaan pendidikan. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik akan membantu masyarakat menerima dan mendukung arah kebijakan yang diambil pemerintah.
DPRD Samarinda juga menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada data riil dan kebutuhan lapangan, termasuk untuk penambahan ruang kelas baru dan unit sekolah baru di wilayah yang kekurangan fasilitas pendidikan.
Sinergi antarlembaga, dukungan masyarakat, serta kesepakatan atas skala prioritas diyakini sebagai kunci utama untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Jika hal ini dapat dijalankan dengan konsisten, target pembangunan sekolah baru dalam dua hingga tiga tahun ke depan sangat mungkin dicapai. (Adv)
