Obrolanrakyat.id, Samarinda – Kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas bersubsidi itu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mendorong Pemerintah Kota segera membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan distribusi gas. Tujuannya agar penyaluran gas subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Dibutuhkan juga tim Satgas agar penyaluran gas rapi dan transparan, menyasar masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” ujar Adnan belum lama ini.
Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi sejak dari agen hingga pengecer, demi memastikan jalur distribusi berjalan tertib dan tidak dimonopoli oknum tertentu.
Adnan juga meminta Pertamina sebagai distributor utama dimintai klarifikasi terkait penyebab kelangkaan yang terjadi. Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat tidak hanya menerima dampaknya tanpa kejelasan.
“Saya rasa kelangkaan LPG di Samarinda ini harus segera dijelaskan oleh Pertamina. Mereka yang bertanggung jawab atas distribusinya,” ucapnya menegaskan.
Ia mengungkapkan bahwa kelangkaan tersebut sudah berdampak pada harga gas melon di lapangan. Banyak warga yang mengeluh karena harga jualnya kini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan tembus hingga dua kali lipat.
“Kalau memang ada temuan penyimpangan distribusi, ini harus ditindak. Jangan dibiarkan karena masyarakat bawah yang paling dirugikan,” tegas Adnan.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan dalam penanganan isu kebutuhan pokok dibanding sektor lain. Salah satunya, ia membandingkan dengan penanganan PPDB yang dinilainya lebih cepat ditangani melalui pembentukan Satgas.
“Penerimaan murid saja dibuatkan Satgas. Lalu kenapa untuk gas melon yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat tidak?” sindir Adnan dalam keterangannya.
Ia menilai keterlibatan aktif pemerintah kota sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi rumah tangga. Oleh karena itu, ia berharap Wali Kota Samarinda segera mengambil tindakan konkret dalam bentuk pembentukan tim pengawasan terpadu.
“Mudah-mudahan pemerintah segera tanggap dan bisa segera atasi persoalan kelangkaan ini. Jangan sampai rakyat terus dirugikan,” tutupnya penuh harap. (Adv)
