ObrolanRakyat.id, Samarinda – Polemik keterlambatan pembayaran gaji pekerja Teras Samarinda terus menjadi sorotan. Hingga kini, para pekerja masih menunggu kejelasan terkait kapan hak mereka akan dipenuhi oleh pihak terkait.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena kebutuhan ekonomi meningkat menjelang perayaan Idulfitri. DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk mengawal penyelesaian persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menegaskan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepatnya dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Soal hak pekerja Teras Samarinda, kami masih menunggu kepastian. Wali kota sudah berkomitmen menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, tentunya tetap memperhatikan aspek hukum yang ada,” ujar Abdul Rohim.
Dalam rapat DPRD yang membahas isu ini, absennya pihak kontraktor menjadi pertanyaan publik. Namun, Abdul Rohim menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah mencari solusi konkret agar hak pekerja segera terealisasi.
“Soal kontraktor memang tidak dijelaskan kenapa tidak hadir. Tapi fokus kami adalah memastikan penyelesaian gaji pekerja. Hal-hal teknis lainnya biar pemerintah yang menangani,” tambahnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan bahwa opsi membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tetap terbuka. Namun, prioritas DPRD saat ini adalah mencari solusi yang lebih cepat agar pekerja bisa segera menerima hak mereka.
“Kami sepakat untuk mendorong wali kota dan jajarannya mengambil langkah yang paling efektif. Yang terpenting, penyelesaian ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
DPRD sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memanggil kontraktor, namun berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyelesaian ini agar tidak menjadi masalah berkepanjangan. Keputusan teknis akan tetap diserahkan kepada Pemkot Samarinda.
“Kami optimis dari pernyataan wali kota bahwa masalah ini akan segera dituntaskan. Meskipun beliau akan menjalankan ibadah umrah, kami yakin proses penyelesaiannya tetap dipantau,” pungkasnya. (ADV/DPRDSamarinda)
