Obrolanrakyat.id, Samarinda – Genangan air yang merendam berbagai kawasan di Kota Samarinda baru- baru ini kembali membuktikan lemahnya sistem drainase dan belum maksimalnya upaya penanganan banjir di wilayah perkotaan.
Masalah banjir yang terus berulang ini mengundang reaksi dari DPRD Kota Samarinda yang menilai, penyebab utamanya bukan hanya curah hujan tinggi, melainkan persoalan teknis yang selama ini belum terselesaikan secara komprehensif.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa pola pikir pemerintah dalam menangani banjir tidak boleh lagi bersifat normatif atau menganggapnya sebagai peristiwa musiman.
“Ini bukan sekadar peristiwa tahunan yang biasa. Kita harus cari tahu apa yang salah, di mana yang tidak berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa meskipun faktor alam seperti hujan ekstrem berkontribusi besar, kegagalan sistem drainase dan minimnya perawatan saluran air menjadi penyebab utama air tak kunjung surut di berbagai titik.
“Kalau drainase berfungsi baik, air akan cepat mengalir. Tapi yang kita lihat, justru banyak saluran tersumbat atau menyempit,” ucapnya.
Menurut Rohim, ketidakterpaduan antarinstansi teknis dalam menangani banjir menjadi kendala utama yang harus segera diatasi.
Ia menyebut Komisi III DPRD Samarinda akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memberikan laporan teknis dan menjelaskan langkah yang sudah ditempuh sejauh ini.
“Secepatnya kita adakan pertemuan,” katanya, mengonfirmasi rencana pemanggilan tersebut sebelum DPRD memasuki masa reses.
Selain Dinas PUPR, ia menyebut pemanggilan juga akan melibatkan dinas terkait lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami ingin evaluasi ini tidak hanya simbolik, tapi benar-benar mencakup semua aspek dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” tegas Rohim.
Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang titik-titik rawan banjir di Samarinda yang saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan tata ruang terbaru.
“Perlu dikaji apakah air dari hulu memang terlalu besar atau saluran di hilir yang sudah tak sanggup menampung,” jelasnya dalam paparan lebih lanjut.
Abdul Rohim mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk aktif menjaga lingkungan agar saluran air tidak tersumbat sampah atau endapan lumpur.
“Kalau hanya mengandalkan pemerintah, tentu tak cukup. Masyarakat juga harus berperan,” tutupnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dinilai mendesak agar Samarinda tak terus dihantui banjir setiap musim hujan tiba. Upaya bersama diharapkan dapat membentuk sistem pengendalian banjir yang lebih kokoh dan berkelanjutan. (Adv)
