Obrolanrakyat.id, Samarinda – Masalah banjir yang terus berulang di Kota Tepian kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, melontarkan kritik pedas terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilainya tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan banjir.
Anhar secara terbuka mempertanyakan efektivitas program pemerintah, meskipun anggaran daerah telah melampaui angka Rp5 triliun. Ia menilai, kinerja pemerintah dalam menangani banjir tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
“APBD kita sekarang lebih dari Rp5 triliun, tapi hujan satu-dua jam saja, kota sudah lumpuh,” kata Anhar belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa terdapat 28 titik banjir yang masih menjadi langganan genangan saat hujan deras, sehingga sangat mengganggu aktivitas warga.
“Pemerintah cepat memberi janji, tapi tidak tuntas menyelesaikan masalah,” sambungnya dengan nada kecewa.
Tak hanya soal penanganan, Anhar juga menyoroti kebijakan pembangunan yang dilakukan di kawasan rawan banjir, terutama di bantaran Sungai Karang Mumus dan sekitar Jembatan Mahkota II. Ia menilai pembangunan tersebut telah melanggar aturan tata ruang.
“Surga saja tidak boleh dibangun di sepadan sungai, apalagi gedung. Undang-undang jelas melarang,” ucapnya tajam, menyindir kebijakan pembangunan yang dinilai ngawur.
Selain itu, ia menyebut proyek-proyek penanganan banjir, seperti terowongan dan pos pantau, tidak memberikan dampak berarti. Menurutnya, hampir setengah triliun rupiah yang telah digelontorkan untuk proyek-proyek tersebut tidak menyelesaikan akar masalah.
“Dibangun ini-itu, tapi tidak memenuhi standar teknis. Pasar Pagi dibangun bagus, tapi banjir sedikit saja langsung tutup. Uangnya ke mana?” tanya Anhar retoris.
Ia juga mencontohkan kondisi terowongan yang mengalami longsor di beberapa titik, serta pasar-pasar yang lumpuh saat hujan turun, sebagai bukti buruknya kualitas pekerjaan infrastruktur penanganan banjir.
Melihat situasi yang kian memprihatinkan, Anhar mendesak Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Samarinda untuk menggunakan hak interpelasi guna meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Wali Kota Andi Harun.
“DPR harus panggil Wali Kota. Uang Rp5 triliun mau dibawa ke mana?” ujarnya dengan nada tegas.
Anhar menegaskan bahwa hak interpelasi adalah mekanisme konstitusional yang wajib digunakan DPRD untuk memastikan dana publik digunakan dengan benar dan transparan.
“Ini hak konstitusional kita untuk bertanya dan memastikan uang rakyat digunakan semestinya,” tutupnya dengan penuh penekanan.
Dengan kritik keras yang dilontarkan, Anhar berharap agar penanganan banjir tidak lagi menjadi wacana berulang tanpa solusi nyata, apalagi di tengah anggaran yang cukup besar namun hasilnya belum dirasakan masyarakat. (Adv)
