Obrolanrakyat.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD tengah menggencarkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana publik tanpa mengorbankan pembangunan.
Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam berbagai sektor pengeluaran. Penghematan anggaran di Samarinda ditargetkan mencapai Rp75 miliar dengan fokus utama pada belanja operasional yang dianggap tidak mendesak.
“Efisiensi ini mencakup banyak aspek, mulai dari perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga biaya operasional yang tidak langsung berdampak pada masyarakat,” ujar Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.
DPRD Samarinda akan mengadakan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membahas mekanisme implementasi efisiensi ini. Menurut Helmi, evaluasi dilakukan agar kebijakan ini tidak menghambat pelayanan publik dan proyek strategis yang sedang berjalan.
“Soal total efisiensi masih dalam pembahasan. Namun, angka sementara sekitar Rp75 miliar bisa tercapai jika setiap OPD melakukan efisiensi yang proporsional,” tambahnya.
Helmi menjelaskan bahwa OPD dengan anggaran lebih besar akan mendapatkan porsi efisiensi yang lebih tinggi. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya diberlakukan di Samarinda, tetapi juga di berbagai daerah lain sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas fiskal.
“Dengan jumlah OPD yang ada, jika masing-masing melakukan efisiensi sebesar Rp2 miliar saja, total penghematan bisa mendekati Rp60 miliar. Ini masih bisa berkembang seiring evaluasi mendalam,” ungkapnya.
Selain pengurangan anggaran operasional, Helmi menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah agar lebih berorientasi pada program prioritas. Proyek infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, dan penguatan sektor kesehatan menjadi fokus utama dari realokasi anggaran yang dihemat.
“Dari segi cash flow, keuangan kita masih sehat. Namun, efisiensi ini bertujuan agar belanja daerah lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, kebijakan efisiensi ini juga menyoroti pengurangan pengeluaran seremonial dan program-program yang dinilai belum mendesak. Dengan langkah ini, Pemkot dan DPRD Samarinda berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, menciptakan efisiensi birokrasi, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda. (ADV/DPRDSamarinda)
