Obrolanrakyat.id, Samarinda – Persoalan banjir di Kota Tepian kembali jadi sorotan tajam setelah hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir menyebabkan genangan merambah kawasan yang sebelumnya bebas banjir.
Titik-titik baru yang terdampak memperlihatkan semakin meluasnya wilayah rawan banjir, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai belum menunjukkan langkah evaluasi signifikan terhadap akar masalah yang terjadi tiap musim hujan.
Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PDIP, Anhar, menyuarakan kegelisahannya atas musibah berulang ini yang selalu menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi warga.
“Setiap hujan besar datang, kita menghadapi kondisi yang sama. Tapi, tak ada perubahan strategi dari pemerintah dalam mengatasinya,” ucap Anhar belum lama ini.
Ia menilai bahwa penanganan bencana, khususnya banjir, masih sekadar respons sesaat dan belum menyentuh akar persoalan yang lebih kompleks, seperti buruknya sistem drainase dan tata kelola lingkungan.
“Masalah banjir bukan sekadar soal air yang cepat surut, tapi kerusakan yang ditimbulkan justru lebih besar dan jangka panjang,” lanjutnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Anhar adalah praktik galian C dan proyek pematangan lahan yang marak terjadi di wilayah Samarinda dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pembukaan lahan besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan memperparah kondisi kota saat hujan ekstrem datang.
“Banyak proyek dilakukan tanpa perhitungan terhadap daya dukung lahan dan saluran air. Akibatnya, genangan muncul di tempat-tempat yang dulu tidak pernah banjir,” tegas Anhar.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pengawasan dari pemerintah terhadap proyek-proyek tersebut, yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan hidup dan keselamatan warga.
“Evaluasi dampak lingkungan seolah formalitas belaka. Padahal, aktivitas seperti galian tanah dan reklamasi lahan jelas memengaruhi arus air dan kemampuan tanah menyerap hujan,” jelasnya.
Terkait anggaran, Anhar mengungkapkan kekecewaannya karena alokasi dana penanggulangan banjir dinilai besar, namun tidak sebanding dengan hasil di lapangan.
“Setiap tahun kita anggarkan dana besar, tapi banjir tetap datang dan makin luas. Harusnya ada audit menyeluruh atas efektivitas penggunaan dana itu,” katanya.
Politisi PDIP tersebut juga menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat, terutama jika menyangkut keselamatan warga.
“Kalau kritik dari warga dianggap sebagai ancaman, itu berarti pemerintah kita sedang sakit. Pemerintah sehat itu terbuka terhadap koreksi,” pungkasnya.
Dengan kondisi cuaca yang semakin tak menentu, Anhar mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda mulai mengembangkan sistem penanganan banjir yang bersifat preventif, bukan hanya reaktif saat bencana sudah terjadi.
Ia juga menyarankan agar kajian teknis dan pemetaan kawasan risiko tinggi diperbarui secara berkala dan dijadikan dasar perencanaan tata ruang kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. (Adv)
