Obrolanrakyat.id, Samarinda – Keresahan warga Samarinda kembali memuncak akibat kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram yang terjadi dalam dua pekan terakhir. Selain sulit didapat, harga jualnya pun melonjak tajam, bahkan mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per tabung.
Fenomena ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menanggapi tegas situasi ini dengan menyebut Pertamina sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas kekacauan distribusi gas tersebut.
“Gas ini sepenuhnya berada dalam otoritas Pertamina. Pemerintah daerah hanya diberi ruang untuk membantu proses tata niaga. Maka jelas, pihak yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah Pertamina,” ujarnya baru-baru ini.
Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kelangkaan gas Elpiji bukanlah persoalan baru. Ia menilai hal ini adalah masalah tahunan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Setiap tahun masalah ini terus berulang. Kita curiga ada sindikat, ada oknum, ada permainan dalam distribusi BBM dan gas. Ini yang membuat distribusi tidak lancar dan harga melambung tinggi,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi ini diperparah oleh praktik-praktik curang dari oknum yang tidak bertanggung jawab, serta lemahnya pengawasan dalam rantai distribusi gas Elpiji.
Abdul Rohim bahkan mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengeluh, tetapi mengambil sikap hukum dengan mengajukan gugatan bersama terhadap Pertamina sebagai bentuk protes atas kelalaian dan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan gas bersubsidi.
“Saya sudah beberapa kali mengusulkan kepada masyarakat untuk melakukan class action ke Pertamina. Ini penting agar masyarakat tidak terus dirugikan dan ada efek jera bagi pihak yang lalai,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM untuk turun tangan langsung menertibkan kondisi ini. Ia menekankan perlunya sanksi tegas terhadap Pertamina agar tidak terus bermain-main dengan hak rakyat.
“Jika memang kuota cukup seperti klaim mereka, kenapa di lapangan gas langka dan harganya melonjak? Ini ada yang tidak beres. Pemerintah pusat harus segera bertindak,” tutup Abdul Rohim dengan nada serius.
Ia memastikan akan terus menyuarakan keresahan warga dan memperjuangkan akses energi yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Samarinda. Menurutnya, suara rakyat tidak boleh terus diabaikan, apalagi terkait kebutuhan pokok seperti energi rumah tangga.
Kondisi kelangkaan gas Elpiji ini menambah panjang deretan masalah distribusi energi bersubsidi yang belum kunjung ditangani secara serius. Warga berharap, pemerintah dan DPRD benar-benar hadir membawa solusi nyata. (Adv)
