Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, secara tegas menepis rumor tentang adanya pemotongan anggaran beasiswa untuk dialihkan ke proyek tertentu. Hasanuddin memastikan bahwa seluruh proses anggaran di Kaltim dilakukan dengan sistem yang transparan dan mekanisme yang sesuai prosedur, tanpa adanya intervensi yang menyalahi aturan.
“Kabar yang menyebutkan adanya pengurangan anggaran beasiswa tidak berdasar. Semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Hasanuddin, Sabtu (26/10/2024).
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran beasiswa sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan sepenuhnya berada di ranah eksekutif setelah melalui persetujuan DPRD.
Hasanuddin juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai isu yang beredar. Menurutnya, desas-desus tanpa bukti bisa menimbulkan salah persepsi dan berpotensi merusak citra pejabat serta instansi pemerintahan.
“Dalam setiap anggaran, DPRD hanya memiliki peran untuk mengawasi dan memastikan kebutuhan masyarakat terserap, bukan untuk mengelola dana,” jelas Hasanuddin.
Ia juga menyarankan agar masyarakat mencari informasi dari sumber terpercaya dan tidak terpengaruh oleh rumor yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem penganggaran yang terbuka dan akuntabel, termasuk untuk anggaran beasiswa bagi para pelajar di Kaltim.
ADV 19
