Samarinda — Nurhadi Saputra, Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengungkapkan kekhawatirannya atas ketimpangan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Balikpapan.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut,, ketidakseimbangan jumlah sekolah tersebut mengakibatkan keterbatasan akses pendidikan lanjutan bagi lulusan SMP di kota itu.
“Balikpapan memiliki 28 SMP Negeri, namun hanya 15 SMA/SMK Negeri, yang menyebabkan banyak siswa kesulitan mendapatkan tempat di sekolah negeri karna kapasitas SMA yang tersedia tidak mencukupi,” ujarnya, Rabu (30/10/2024)
Nurhadi juga mengungkapkan bahwa hanya 67 persen lulusan SMP yang berhasil melanjutkan ke SMA/SMK Negeri. Sisanya terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
Ia juga menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balikpapan, yang sering memicu polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, PPDB di Balikpapan berbeda dengan di Samarinda, di mana keterbatasan jumlah sekolah menjadi masalah utama selain aturan zonasi.
Menurutnya, masalah ini muncul karena adanya perbedaan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi dalam pembangunan sekolah serta kendala dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Meskipun APBD Kaltim cukup besar, pemanfaatan anggaran pendidikan belum maksimal, sehingga permasalahan ini harus segera diatasi.
“Ini adalah tugas kami untuk memastikan penambahan sekolah negeri, sehingga anak-anak di Balikpapan memiliki akses pendidikan yang lebih baik tanpa terbebani biaya pendidikan swasta,” tegas Nurhadi.
Adv 30
