SAMARINDA – Pertumbuhan jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin pesat seiring hadirnya Ibukota Nusantara (IKN). Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara mandiri, namun tantangan besar pun muncul di baliknya.
Produksi pangan, terutama padi, mengalami penurunan yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Situasi ini menambah ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar daerah, seperti Pulau Jawa dan Sulawesi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim sebagian besar berasal dari sektor sumber daya alam, bukan berarti sektor pertanian tidak memiliki potensi. Potensi ini, kata dia, perlu digali melalui pemetaan yang lebih jelas.
Menurutnya, penyusunan blueprint ketahanan pangan yang efektif membutuhkan data base yang lengkap. Data ini harus mencakup luasan lahan pertanian, kondisi tanah, serta komoditas yang cocok ditanam di setiap daerah di Kaltim. Dengan informasi yang akurat, Kaltim bisa menciptakan swasembada pangan tanpa bergantung pada daerah lain.
Saat ini, ada tiga daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan Kaltim, yakni Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara. Namun, Moeis yakin, daerah lain juga memiliki potensi yang sama jika diberikan perhatian yang tepat.
Pentingnya data base yang valid juga berperan dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memperkuat sektor pangan. Moeis berharap, pengembangan food estate di Kaltim bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani lokal.
Dengan adanya pemetaan yang matang dan dukungan kebijakan yang jelas, Kaltim dapat mewujudkan ketahanan pangan sebagai kawasan penyangga IKN yang mandiri dan berkelanjutan.
Adv 125
