Samarinda Didorong Terapkan Tata Kota Hijau untuk Atasi Banjir

Senin, 2 Juni 2025 19:41 WITA

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain.

Obrolanrakyat.id, Samarinda – Upaya mengatasi banjir tahunan di Samarinda membutuhkan pendekatan baru yang menitikberatkan pada penataan kota berbasis lingkungan dan koordinasi lintas sektor.

Permasalahan banjir yang berulang dianggap sebagai konsekuensi dari pembangunan yang kurang memperhatikan aspek ekologis. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menyebutkan bahwa strategi penanganan banjir harus melibatkan pembenahan total dalam perencanaan ruang dan pembangunan kota.

“Kalau setiap musim hujan kita kebanjiran, berarti ada yang keliru dalam tata ruang kota kita selama ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda belum lama ini.

Ia menilai, salah satu penyebab utama banjir adalah ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan terhadap ruang terbuka hijau. Wilayah resapan air semakin menyempit karena banyaknya perumahan dan kawasan komersial baru yang dibangun tanpa analisa dampak lingkungan yang komprehensif.

“Pengembang kadang terlalu fokus pada nilai ekonomis tanpa pikirkan bagaimana air hujan akan mengalir ketika drainase tidak memadai,” jelasnya dengan nada prihatin.

Sani mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda mulai menyusun ulang kebijakan tata ruang dengan pendekatan ekologis, termasuk peninjauan ulang izin pembangunan berdasarkan daya dukung lingkungan.

“Semua pembangunan harusnya disertai dengan sistem drainase yang baik dan menyatu dalam skema kota secara keseluruhan, bukan berdiri sendiri-sendiri,” ucap Sani menegaskan pentingnya integrasi perencanaan.

Ia juga mengkritik lemahnya sinergi antarinstansi pemerintah yang membuat proyek pengendalian banjir berjalan parsial dan tidak saling mendukung.

“Kalau satu instansi bikin saluran, yang lain bangun jalan tanpa koordinasi, ya akhirnya air tetap tergenang,” sindirnya soal proyek infrastruktur yang tidak efektif.

Menurut Sani, perbaikan kebijakan harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap kualitas proyek infrastruktur. Banyak proyek pengendalian banjir dinilai tidak efektif karena dirancang terburu-buru dan tanpa evaluasi yang mendalam.

“Membangun infrastruktur itu tidak bisa asal jadi. Harus dirancang, diuji, dan diawasi pelaksanaannya,” katanya menekankan pentingnya kualitas pembangunan.

Tak hanya pemerintah, Sani juga mengajak masyarakat untuk ambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari perilaku membuang sampah sembarangan yang memperparah sumbatan saluran air.

“Kesadaran warga juga penting. Menjaga lingkungan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tutupnya penuh harap.

Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berwawasan lingkungan, Sani optimistis penanganan banjir di Samarinda bisa ditingkatkan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (Adv)

Berita Terkait