Obrolanrakyat.id, Samarinda – Maraknya anak jalanan dan pengemis yang menghuni titik-titik lampu lalu lintas di Samarinda menjadi sorotan, terutama karena penanganannya yang dinilai belum menyentuh akar masalah sosial.
Kondisi ini memicu keprihatinan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang menilai bahwa pendekatan pemerintah kota sejauh ini masih bersifat reaktif dan belum berbasis sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Penanganan selama ini hanya bersifat sesaat, seperti penertiban, tapi tanpa solusi yang menyentuh nasib mereka ke depan,” ujarnya belum lama ini.
Ia mengungkapkan bahwa setelah razia dilakukan oleh Satpol PP, pemerintah tidak memiliki fasilitas atau sistem yang cukup untuk menampung maupun membina para anak jalanan dan pengemis agar tidak kembali ke jalanan.
“Setelah ditangkap, mereka dibawa ke mana? Rumah singgah tidak ada, anggaran makan pun tidak disiapkan, bahkan petugas khusus juga tidak tersedia,” tegasnya.
Menurut Samri, akar persoalan ini sebenarnya terletak pada minimnya komitmen dari Pemkot Samarinda dalam membangun sarana penunjang dan program sosial yang bersifat rehabilitatif, bukan hanya menekankan aspek ketertiban umum.
“Kita harus melihat ini sebagai isu kemanusiaan, bukan semata-mata pelanggaran ketertiban. Ada nasib, ada hidup yang dipertaruhkan di jalanan itu,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Dalam jangka pendek, DPRD meminta agar Satpol PP tetap aktif mengawasi lokasi rawan, tetapi disertai dengan penyuluhan dan pendekatan yang lebih manusiawi. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak memberi uang secara langsung karena dinilai justru memperpanjang ketergantungan mereka pada kehidupan di jalan.
“Langkah taktis seperti patroli Satpol PP memang perlu, tapi tak cukup. Negara harus hadir secara utuh dalam menyelesaikan akar permasalahan,” sambungnya.
Samri juga menyatakan bahwa permasalahan anak jalanan tidak akan terselesaikan selama Pemkot belum menyusun kebijakan jangka panjang yang melibatkan dinas sosial, organisasi kemasyarakatan, dan sektor pendidikan serta kesehatan.
“Rencana aksi terpadu sangat mendesak untuk dibuat. Harus ada sinergi antarinstansi supaya solusi yang muncul bisa menyeluruh, dari sisi sosial, ekonomi, hingga pendidikan mereka,” tuturnya.
Ia berharap ke depan, Samarinda tidak hanya fokus pada citra kota yang tertib dan nyaman, tetapi juga menjadi kota yang peduli terhadap warganya yang hidup dalam keterbatasan dan tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar.
“Kalau ingin kota ini benar-benar maju, maka semua lapisan masyarakat harus dipikirkan, termasuk mereka yang terpinggirkan di jalanan,” pungkasnya.
Dengan pembangunan kebijakan sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan, DPRD Samarinda optimistis bahwa masalah anak jalanan dan pengemis bisa ditangani secara lebih adil dan bermartabat. (Adv)
