Obrolanrakyat.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah menggagas sistem transportasi massal sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan yang kian mengkhawatirkan di sejumlah ruas jalan utama kota.
Langkah ini mencuat setelah adanya evaluasi bahwa lonjakan kendaraan tidak seimbang dengan perkembangan infrastruktur jalan, sehingga pemerintah memandang perlu adanya inovasi sistemik dalam bidang transportasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa kemacetan sudah menjadi persoalan harian yang mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
“Kendaraan terus bertambah, sementara ruas jalan tetap. Akibatnya, kemacetan terjadi hampir di semua titik kota,” jelasnya belum lama ini.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mencari solusi, pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda berencana melakukan studi banding ke beberapa kota, termasuk Riau, yang dinilai berhasil mengelola sistem transportasi publik secara efektif.
“Riau kita jadikan percontohan karena kondisinya mirip dengan Samarinda secara geografis,” ucapnya sembari menyebut keberhasilan Provinsi Riau dalam mengendalikan kemacetan melalui transportasi umum.
Menurutnya, keberhasilan Riau tidak hanya karena penerapan sistem transportasi massal, tetapi juga karena komitmen pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Dulu sempat macet, tapi setelah sistem transportasi publik diterapkan, ada perbaikan meskipun sekarang mulai padat lagi,” ungkap Kamaruddin sambil menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan atas sistem yang diterapkan.
Selain Riau, kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya juga akan dijadikan referensi, meskipun tantangan yang dihadapi di kota metropolitan itu lebih kompleks karena kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi.
“Kita bisa belajar dari berbagai kota yang sudah lebih dulu menerapkan sistem ini, lalu menyesuaikannya dengan karakter Samarinda,” ujarnya optimis.
Dari sisi anggaran, Kamaruddin menilai pembangunan sistem transportasi massal ini sangat mungkin direalisasikan jika masuk dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RKJMD), sehingga dapat dibiayai melalui APBD.
“Kalau memang itu masuk ke RKJMD, ya bisa aja,” katanya, menandakan adanya peluang pendanaan selama program tersebut menjadi prioritas pembangunan daerah.
Inisiatif ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang sudah mulai merasakan dampak dari kemacetan, terutama di jam-jam sibuk.
Pemkot Samarinda berharap, pengembangan transportasi publik ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong budaya bertransportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua kalangan. (Adv)
