SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di Benua Etam. Ia menilai kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan warga, karena berpotensi menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi pada beberapa kejadian sebelumnya.
Samsun menegaskan, seharusnya perusahaan yang telah mengeksploitasi tambang dan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertanggung jawab untuk mereklamasi lubang bekas tambang tersebut. Namun, ia mencatat bahwa banyak perusahaan yang justru melepaskan tanggung jawab tersebut begitu saja, yang berisiko membahayakan masyarakat.
Menurut Samsun, perusahaan tambang sering kali lebih mementingkan keuntungan dan berusaha menghindari biaya reklamasi yang besar.
“Mereka nambang dengan hasil miliaran, namun dana reklamasi hanya sedikit. Begitu selesai menambang, mereka mencoba menghindari kewajiban tersebut,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga mengkritisi besarnya dana jaminan reklamasi (jamrek) yang dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi tambang. Hal ini membuat perusahaan tambang merasa tidak terbebani dan sering mengabaikan kewajiban mereka.
Samsun mendesak agar pemerintah segera merevisi regulasi mengenai dana jamrek, dengan menaikkan nominalnya agar sesuai dengan biaya reklamasi yang sebenarnya.
“Dana jamrek harus dinaikkan agar perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang mereka timbulkan,” tegasnya.
Pernyataan ini menggugah perhatian akan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan tambang, agar mereka tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keselamatan warga.
Samsun berharap dengan adanya revisi regulasi ini, perusahaan tambang akan lebih peduli terhadap reklamasi dan keselamatan masyarakat sekitar, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.
Adv 175
