SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa sistem pendataan yang akurat merupakan kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan di provinsi ini.
Menurutnya, banyak program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), gagal mencapai sasaran karena lemahnya sistem pendataan yang ada.
“Jika data yang digunakan tidak akurat, program-program untuk menanggulangi kemiskinan tidak akan efektif. Banyak orang yang sudah keluar dari kategori miskin tetap mendapat bantuan, sementara yang baru membutuhkan justru terlewatkan,” ujar Sapto.
Ia mengusulkan agar pemerintah membangun single database yang terintegrasi dari tingkat RT hingga provinsi. Sistem ini akan memungkinkan pemantauan lebih tepat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk status pekerjaan, tempat tinggal, dan kebutuhan sosial lainnya.
“Dengan data yang lebih akurat dan terbarukan, kita bisa memastikan bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, ada perubahan kondisi sosial, seperti pengangguran atau kemiskinan baru, yang harus segera terdata,” jelas Sapto.
Sapto juga mendorong agar pembaruan data dilakukan secara rutin, setiap tiga atau enam bulan, untuk mencerminkan perubahan kondisi masyarakat, seperti perpindahan penduduk atau kematian. Hal ini penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Dengan sistem pendataan yang lebih baik, kita bisa merancang kebijakan yang lebih tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Program-program akan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dampaknya lebih besar untuk masyarakat,” tutup Sapto.
Asv 51
