Sapto Setyo Pramono: Sistem Pendataan di Kaltim Perlu Perbaikan Menyeluruh

Senin, 11 November 2024 09:09 WITA

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti lemahnya sistem pendataan di provinsi ini sebagai salah satu penyebab utama ketidaktepatan kebijakan pemerintah. Ia menilai bahwa sistem pendataan yang ada selama ini belum mampu menggambarkan kondisi nyata masyarakat, sehingga berbagai program bantuan sering tidak tepat sasaran.

“Data yang digunakan selama ini, termasuk data resmi dari BPS, hanya berbasis sampel dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Padahal, kebijakan apa pun harus didasarkan pada data yang benar,” ujar Sapto.

Sapto menjelaskan bahwa salah satu masalah utama dalam pendataan di Kalimantan Timur adalah kurangnya pembaruan data secara berkala. Hal ini menyebabkan banyak perubahan, seperti kematian, perpindahan penduduk, atau perbaikan taraf hidup masyarakat, tidak terdeteksi. Akibatnya, bantuan sosial dan program pemerintah lainnya sering salah sasaran.

“Di lapangan, saya menemukan banyak kasus seperti warga yang rumahnya bagus tetapi tetap menerima bantuan. Di sisi lain, ada warga miskin yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak mendapat bantuan. Ini terjadi karena data tidak pernah diperbarui,” tambahnya.

Sapto mengusulkan pembangunan sistem single database yang terintegrasi di seluruh Kalimantan Timur. Sistem ini harus mencakup data detail setiap individu, seperti status pekerjaan, kondisi ekonomi, kepemilikan rumah, hingga kebutuhan khusus seperti bantuan sosial atau kesehatan.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat RT. Menurutnya, RT adalah ujung tombak pendataan, karena mereka paling tahu kondisi warga di lingkungannya. Namun, Sapto menyayangkan bahwa banyak data dari RT yang tidak direspons oleh dinas terkait.

Sapto berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendataan. Menurutnya, database yang akurat tidak hanya membantu dalam distribusi bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar penting untuk kebijakan strategis lainnya, seperti penanganan stunting, pengangguran, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Adv 48

Berita Terkait