Obrolanrakyat.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti kembali carut-marutnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Ia menilai sistem penerimaan siswa masih belum tertata dan perlu segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan keresahan di masyarakat.
Permasalahan ini, menurut Anhar, juga berdampak langsung pada para wakil rakyat di DPRD. Ia mengaku, banyak anggota dewan harus menghadapi keluhan dari orang tua murid yang kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah tujuan.
“Kesepakatannya cuma satu, benahi itu sistem penerimaan,” ujar Anhar, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda belum lama ini.
Ia menjelaskan, para anggota dewan sering kali menjadi sasaran keluhan masyarakat, bahkan saat berada di luar ruang kerja, sehingga membuat suasana kerja tidak kondusif.
“Supaya kita juga anggota DPRD tidak didatangi orang tua wali murid minta ini, minta itu,” sambungnya menjelaskan.
Anhar menegaskan, dirinya dan koleganya ingin suasana kerja yang tenang tanpa tekanan dari masyarakat maupun awak media akibat sistem yang tidak jelas.
“Kan, kita juga enggak mau didatangi teman-teman ditanya sama wartawan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kritik dari masyarakat harus dipahami sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan, bukan sebagai serangan terhadap pemerintah atau lembaga tertentu.
“Pemerintah tidak boleh tipis kuping,” tegasnya merespons banyaknya keluhan yang terus bermunculan.
Menurutnya, sistem seleksi siswa selama ini terlalu kaku dan tidak memperhatikan aspek kemanusiaan, padahal setiap anak memiliki latar belakang serta kondisi yang berbeda-beda.
“Manusia punya karakter sendiri, punya sifat manusiawi,” jelasnya.
Sebagai langkah solusi, Anhar meminta agar pemerintah fokus pada pembenahan infrastruktur pendidikan dan membuka akses yang setara bagi semua siswa dalam memilih sekolah.
“Berikan pilihan kepada seluruh wali murid mau sekolah di mana anaknya,” ujarnya dengan tegas.
Ia menilai, selama infrastruktur belum merata, celah penyimpangan akan terus terjadi dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Selama itu akan terjadi dimanfaatkan oleh oknum guru,” katanya memberi peringatan.
Bahkan, ia menyebut ada potensi keterlibatan oknum di luar guru yang mengambil keuntungan dari ketidaksiapan sistem.
“Dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang terkait dalam ini,” tambahnya.
Anhar menekankan bahwa pemerintah sejatinya memiliki semua perangkat untuk memperbaiki sistem ini, mulai dari tingkat kelurahan hingga ke struktur paling bawah.
“Mereka punya camat, mereka punya lurah, mereka punya RT,” sebutnya.
Ia meyakini, jika perangkat pemerintah ini dilibatkan secara aktif, proses PPDB akan lebih transparan dan tidak membingungkan masyarakat.
“Guru-guru itu di bawah semua, ASN di bawah pemerintah,” pungkasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kota dan aparat wilayah menjadi kunci agar informasi PPDB tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan seperti yang terjadi saat ini. (Adv)
