Obrolanrakyat.id, Samarinda – Kekhawatiran muncul dari DPRD Kota Samarinda terkait rencana uji coba vaksin TBC M72 di Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan masyarakat dan meminta pemerintah agar tidak menjadikan warga sebagai objek percobaan tanpa kepastian perlindungan medis.
Sani menyoroti bahwa pelaksanaan uji coba harus melalui kajian ilmiah yang mendalam dan memperhatikan etika medis secara ketat agar tidak menimbulkan keresahan publik.
“Vaksin TBC tentu penting untuk penanggulangan penyakit, tapi jangan sampai ambisi mengalahkan aspek kemanusiaan. Masyarakat harus dilindungi, bukan dijadikan objek percobaan tanpa perlindungan yang pasti,” tegas Sani belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa banyak warga belum memiliki pemahaman yang utuh tentang uji klinis, terlebih dalam hal vaksin baru, sehingga dikhawatirkan muncul kesalahpahaman atau ketakutan berlebih yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap program kesehatan.
Menurutnya, edukasi dan transparansi menjadi faktor utama agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan dalam kebijakan yang mereka anggap belum jelas atau tidak aman.
“Harus ada komunikasi yang baik dan jujur kepada masyarakat. Jangan hanya menyampaikan manfaatnya saja, tapi juga potensi risikonya. Ini menyangkut nyawa manusia,” katanya menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
Sani meminta agar ada jaminan tertulis dari penyelenggara uji coba, termasuk bentuk perlindungan medis bagi peserta jika mengalami efek samping atau dampak negatif pasca penyuntikan vaksin.
“Kalau ingin warga berpartisipasi, ya beri perlindungan hukum dan medis yang kuat. Jangan sekadar minta tanda tangan persetujuan, lalu lepas tangan kalau ada masalah,” ujarnya dengan nada kritis.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya tekanan yang tidak disadari oleh warga, terutama yang berasal dari tenaga medis atau petugas di lapangan yang ingin mengejar target pelaksanaan uji coba.
“Jangan sampai ada warga yang merasa takut menolak karena diberi tekanan. Apalagi kalau itu anak-anak, orang tua, atau warga kurang informasi. Prinsip suka rela harus dijaga,” tutupnya dengan tegas.
Pernyataan Sani ini menambah daftar panjang sorotan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal uji coba vaksin, terutama jika menyangkut keselamatan warga di daerah. Ia berharap Samarinda tidak menjadi wilayah yang dipilih tanpa prosedur yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat.
Pemerintah pusat diharapkan segera memberikan klarifikasi dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, khususnya DPRD sebagai wakil rakyat, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan kebijakan di lapangan. (Adv)
