Obrolanrakyat.id, Samarinda – DPRD Samarinda kembali menyoroti persoalan lama dalam sektor pendidikan, yakni ketidakakuratan pelaporan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dilakukan oleh sejumlah sekolah.
Ketimpangan dalam data ini disebut sebagai salah satu penyebab utama bantuan pendidikan dari pemerintah pusat kerap tidak tersalurkan secara merata ke daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai penyimpangan dalam pelaporan Dapodik sering kali dipicu oleh keinginan sekolah untuk mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi, meskipun kondisi sebenarnya jauh dari layak.
“Mereka (sekolah-sekolah) melaporkan data seolah-olah semua sudah ideal, padahal ruang kelas masih rusak, fasilitas kurang, dan guru tidak cukup. Akibatnya, sekolah itu dianggap sudah layak,” ucapnya belum lama ini.
Ismail mengungkapkan bahwa banyak operator sekolah tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam mengisi Dapodik, bahkan dalam beberapa kasus mereka ditekan oleh pihak sekolah untuk memasukkan data yang menggambarkan situasi seolah sudah ideal.
“Sering kali yang mengisi Dapodik bukan kepala sekolah tapi operator. Jika mereka kurang paham atau ditekan untuk mengisi data yang ideal, maka potensi manipulasi akan terus ada,” lanjutnya menjelaskan.
Menurut Ismail, dampak dari praktik ini sangat merugikan, karena bantuan pendidikan dari pusat yang seharusnya ditujukan kepada sekolah dengan kondisi tidak layak malah tersendat akibat laporan palsu.
“Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi semata, melainkan berkaitan langsung dengan pemerataan hak pendidikan anak-anak di seluruh pelosok negeri,” tegasnya dengan nada serius.
Ia juga mengingatkan bahwa orientasi dunia pendidikan seharusnya tidak melulu soal pencapaian akreditasi yang baik, namun lebih pada bagaimana sekolah dapat memberikan pelayanan yang nyata dan merata kepada seluruh peserta didik.
“Akreditasi memang penting, tapi bukan segalanya. Jauh lebih penting adalah bagaimana sekolah benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang baik dan merata untuk semua siswa. Dan itu hanya bisa tercapai jika kita mulai dengan data yang benar,” ujar Ismail.
Sebagai bentuk tanggung jawab, DPRD Samarinda mendorong agar Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapangan secara berkala terhadap data Dapodik yang disampaikan oleh masing-masing sekolah.
Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh dan inspeksi mendadak guna memastikan bahwa data digital yang dikirim sekolah benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Langkah ini dinilai penting untuk membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama dalam hal kejujuran laporan yang menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan distribusi bantuan dari pemerintah. (Adv)
