Obrolanrakyat.id, Samarinda – Rencana pembukaan sekolah unggulan berbasis internasional di kawasan Loa Bakung, Sungai Kunjang, mendapat perhatian serius dari DPRD Samarinda terkait potensi ketimpangan layanan pendidikan di kota ini.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan bahwa semangat pembangunan lembaga pendidikan unggulan jangan sampai menciptakan jurang akses antara sekolah elit dan sekolah reguler di wilayah lain yang masih butuh perhatian pemerintah.
“Sekolah unggulan ini tidak boleh membuat sekolah lain jadi terabaikan. Pemerataan harus tetap jadi prioritas,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD belum lama ini.
Menurutnya, niat menghadirkan institusi pendidikan bertaraf internasional merupakan langkah positif dalam peningkatan mutu, namun tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab untuk membina sekolah-sekolah lain yang kondisinya masih memprihatinkan.
“Pendidikan harus inklusif. Jangan sampai hanya segelintir siswa yang bisa menikmati kualitas pendidikan unggulan,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia menambahkan bahwa saat ini, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memulai proses rekrutmen tenaga pendidik untuk sekolah tersebut, termasuk kepala sekolah dan guru, sebagai tahap awal menjelang operasional di tahun ajaran baru 2025.
Namun Ismail mengingatkan, pembangunan infrastruktur dan sistem seleksi yang ketat tidak cukup jika akses terhadapnya hanya dimiliki kalangan tertentu. Ia pun meminta agar seleksi dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip keadilan.
“Harus ada sistem seleksi berbasis kompetensi yang terbuka dan terpantau dengan baik oleh publik serta lembaga pengawas,” ujarnya menekankan pentingnya integritas dalam proses penerimaan siswa.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pembangunan sekolah berbasis internasional itu sebaiknya menjadi contoh reformasi pendidikan menyeluruh, bukan sekadar proyek simbolis yang hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat kota.
“Kita ingin sekolah ini menjadi inspirasi, tapi juga harus ada afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka punya peluang yang sama,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya pembangunan dan proses seleksi agar tidak muncul kecurigaan publik akan praktik curang seperti titipan atau pungli.
“Transparansi adalah kunci agar sekolah unggulan ini mendapat kepercayaan dan tidak dicurigai sebagai lembaga eksklusif yang hanya berpihak pada kelompok tertentu,” pungkasnya.
Dengan perencanaan matang dan pengawasan berlapis, DPRD berharap hadirnya sekolah unggulan ini bisa memperkuat ekosistem pendidikan Samarinda secara menyeluruh, dan tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah maupun antarstatus sosial. (Adv)
