Obrolanrakyat.id, Samarinda – Pemerintah Kota bersama DPRD Samarinda memastikan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat benar-benar memprioritaskan warga miskin ekstrem, sesuai instruksi dari pemerintah pusat melalui program pendidikan gratis yang inklusif.
Langkah ini dilakukan dengan pendekatan langsung ke lapangan untuk memverifikasi kelayakan calon siswa, tidak hanya mengandalkan data administratif dari instansi terkait.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa penerimaan siswa difokuskan untuk warga yang secara ekonomi masuk kategori miskin ekstrem, sebagai bentuk pelaksanaan langsung amanat dari Presiden Republik Indonesia.
“Penerimaan calon siswa untuk program Sekolah Rakyat, sesuai amanat Pemerintah Pusat, khususnya Presiden, diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, masuk kategori miskin ekstrem,” ujar Novan belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat berbeda dari proses penerimaan sekolah umum pada umumnya. Ada prosedur verifikasi ketat untuk memastikan penerima benar-benar layak.
“Proses seleksi dan penanganan calon siswa ini tidak hanya mengandalkan data yang ada. Pemerintah Kota Samarinda bersama dinas terkait melakukan kualifikasi tersendiri. Walikota dan DPRD berkomitmen untuk memantau langsung proses ini, bahkan melakukan cross-check untuk memastikan kelayakan calon siswa,” tegasnya.
Tim verifikasi yang terdiri dari pihak Pemkot, DPRD, dan dinas pendidikan secara aktif menyusuri wilayah Samarinda yang dianggap rawan dari sisi akses pendidikan. Mereka mencari langsung calon siswa yang layak dibantu, bukan hanya menunggu pendaftaran.
“Pencarian calon siswa juga dilakukan secara langsung di wilayah-wilayah Kota Samarinda yang memang benar-benar membutuhkan, bukan hanya menunggu pendaftar datang. Hal ini penting mengingat seluruh pembiayaan program ditanggung oleh Pemerintah Pusat,” jelas Novan.
Program Sekolah Rakyat dianggap menjadi salah satu instrumen nyata untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat yang selama ini termarjinalkan secara ekonomi. Pemerintah berharap program ini bisa memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Dengan seluruh biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, mulai dari seragam hingga kebutuhan belajar lainnya, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi banyak keluarga kurang mampu di Samarinda.
Pemerintah Kota juga mengajak warga untuk ikut berpartisipasi aktif, baik dengan mendaftarkan anak-anak mereka yang memenuhi syarat, maupun memberi informasi kepada kelurahan atau dinas terkait jika mengetahui warga sekitar yang layak menerima bantuan.
Pendaftaran Sekolah Rakyat telah dibuka sejak awal Mei dan masih berlangsung hingga pertengahan Juni 2025. Pemkot menyatakan sistem penerimaan dijalankan secara transparan, dengan pengawasan penuh dari DPRD dan instansi terkait.
Dengan pelibatan semua unsur, Pemerintah Kota Samarinda optimistis Sekolah Rakyat mampu menjadi model pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, sekaligus mengangkat kualitas hidup generasi mendatang. (Adv)
